Festival Anggaran Kab batang

06.47 priyoh 0 Comments

ingginya transparansi penyelenggaraan pemerintahan ternyata tak serta-merta berbanding lurus terhadap penurunan angka korupsi. Untuk itu, komitmen Pemerintah Kabupaten dan DPRD Batang untuk merealisasikan sebuah sebuah pemerintahan yang terbuka atau Open Government Partnership (OGP) perlu dikawal secara sungguh-sungguh, sehingga transparansi tak berhenti sebatas lipstik belaka. Demikian pernyataan anggota Komisi Informasi Pusat (KIP), Dr. Rumadi Ahmad, saat menjadi pemateri seminar dalam rangka pameran dan festival anggaran, di Aula Kantor Bupati, Rabu (12/2). Selain dia, seminar juga diisi oleh Bupati Yoyok Riyo Sudibyo, Ketua BPK RI Perwakilan Jawa Tengah, Bambang Adiputranta, Direktur Transparancy International Indonesia (TII) Ihlam B Sainong, serta Wabup H Soetadi SH MM dan Wakil Ketua DPRD Nur Untung.
“Sayangnya, sampai saat ini belum ada yang merilis data menyangkut relasi antara keterbukaan informasi dengan korupsi. Idealnya, kian transparan sebuah pemerintahan, maka tingkat korupsinya juga menurun atau rendah,” kata Rumadi.
Namun demikian, data yang dilansir secara internasional justru menunjukkan kenyataan yang kontras. Indonesia misalnya, dianggap yang terbaik untuk soal transparansi di Asia Tenggara dan peringkat kedua untuk Asia. Di sisi lain, Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia justru hanya mendapatkan skor 32, kalah dari negara sekelas Timor Leste yang berskor 33.


“Jangan-jangan, transparansi tak lebih sebatas make up, lipstik belaka, terutama kalau melihat data ini,” tandas Rumadi.
Menurut dia, ada kecenderungan di mana transparansi dan antikorupsi masih sekadar jargon politik. Untuk itu, dia berharap apa yang diikhtiarkan Pemkab Batang menyangkut implementasi OGP perlu dikawal dengan komitmen kuat. “Bagi kami, kegiatan pameran dan festival anggaran hingga pencanangan komitmen menuju OGP, adalah sebuah terobosan yang konstruktif. Ini bisa menjadi inspirasi bagi daerah lainnya,” kata dia.
PERLU SINERGI
Bupati Yoyok Riyo Sudibyo secara lugas mengkritisi beberapa tradisi pengelolaan anggaran yang dianggap tak efektif. Pertama, dia tak menampik aspirasi masyarakat terkait belum efektifnya pola musrenbang. Sebagaimana diakui peserta seminar, perencanaan pembangunan model bottom up ini masih mengindikasikan terjadinya missing link, terutama masih banyaknya aspirasi bawah yang hilang ketika sampai ke penetapan anggaran. “Gambaran tentang pengelolaan anggaran saya pikir simpel. Setelah dipelajari, ternyata rumit dan mbulet,” ucapnya.
Ke dua, Bupati pun sedikit menyentil tahapan pembahasan anggaran dari tingkat SKPD sampai ke DPRD, yang dianggap sangat panjang dan melelahkan. Anggaran yang diajukan TAPD misalnya, harus melewati tahapan dari nota keuangan, pemandangan umum, jawaban Bupati, Banggar I, pembahasan komisi, sampai Banggar II. “Mungkin njlimet. Tetapi yang terpikirkan dalam benak saya hanya dua. Pertama, semisal semua tahapan pembahasan yang panjang itu bisa dilihat langsung oleh masyarakat, kira-kira seperti apa. Kedua, sejatinya proses panjang itu tidaklah sulit, karena yang sulit justru komitmen kita,” terang Bupati.
Direktur TII, Ilham B Sinoang, pun tak sungkan memberikan apresiasi atas apa yang digagas oleh Pemkab Batang. Namun demikian, sebagaimana disampaikan Bupati, maka yang terpenting menurutnya adalah makna dan kelanjutannya. “Apa sebetulnya substansi dari kegiatan ini, tak lain adalah komitmen untuk terbuka, yang antara lain diwujudkan melalui pameran dan festival anggaran,” katanya.
Kalau bagi pemda, festival anggaran bisa dimaknai dalam konteks tantangan untuk menyiapkan segalanya menuju pemerintahan yang terbuka, bagi masyarakat even ini justru menjadi momentum untuk ikut mengontrol jalannya pemerintahan agar tak sekadar lipstik. “Komitmen ini tak mungkin dikerjakan sendiri oleh Pemkab. Sebab meski tetap bisa berjalan, kondisinya tetap timpang. Maka harus ada sinergi antara eksekutif, legislatif, dan masyarakat,” jelasnya.
Ketua BPK RI Perwakilan Jawa Tengah, Bambang Adiputranta meminta pemerintah daerah untuk tak sungkan, apalagi takut terhadap BPK. Justru lembaganya berfungsi memberikan kredibilitas atas penyelenggaraan negara, baik menyangkut aspek keuangan, kinerja, maupun tujuan tertentu. “Kami justru berharap agar ada sinergi antara kami dengan pemda. Ini bisa diwujudkan antara lain melalui pemaduan sistem informasi di pemda dengan sistem audit di BPK melalui sistem e-audit,” ujarnya.
Secara pribadi, Bambang pun menyampaikan selamat kepada Bupati dan jajarannya, yang telah memelopori sebuah even transparansi pertama di Indonesia. “Kami apresiatif. Festival anggaran bisa menjadi virus, tetapi tentu saja virus kebaikan,” imbuhnya.

0 komentar:

Langganan: Posting Komentar (Atom)