Festival Anggaran Kab batang
ingginya transparansi penyelenggaraan pemerintahan ternyata tak serta-merta berbanding lurus terhadap penurunan angka korupsi. Untuk itu, komitmen Pemerintah Kabupaten dan DPRD Batang untuk merealisasikan sebuah sebuah pemerintahan yang terbuka atau Open Government Partnership (OGP) perlu dikawal secara sungguh-sungguh, sehingga transparansi tak berhenti sebatas lipstik belaka. Demikian pernyataan anggota Komisi Informasi Pusat (KIP), Dr. Rumadi Ahmad, saat menjadi pemateri seminar dalam rangka pameran dan festival anggaran, di Aula Kantor Bupati, Rabu (12/2). Selain dia, seminar juga diisi oleh Bupati Yoyok Riyo Sudibyo, Ketua BPK RI Perwakilan Jawa Tengah, Bambang Adiputranta, Direktur Transparancy International Indonesia (TII) Ihlam B Sainong, serta Wabup H Soetadi SH MM dan Wakil Ketua DPRD Nur Untung.
“Sayangnya, sampai saat ini belum ada
yang merilis data menyangkut relasi antara keterbukaan informasi dengan
korupsi. Idealnya, kian transparan sebuah pemerintahan, maka tingkat
korupsinya juga menurun atau rendah,” kata Rumadi.
Namun demikian, data yang dilansir secara
internasional justru menunjukkan kenyataan yang kontras. Indonesia
misalnya, dianggap yang terbaik untuk soal transparansi di Asia Tenggara
dan peringkat kedua untuk Asia. Di sisi lain, Indeks Persepsi Korupsi
(IPK) Indonesia justru hanya mendapatkan skor 32, kalah dari negara
sekelas Timor Leste yang berskor 33.
“Jangan-jangan, transparansi tak lebih sebatas make up, lipstik belaka, terutama kalau melihat data ini,” tandas Rumadi.
Menurut dia, ada kecenderungan di mana
transparansi dan antikorupsi masih sekadar jargon politik. Untuk itu,
dia berharap apa yang diikhtiarkan Pemkab Batang menyangkut implementasi
OGP perlu dikawal dengan komitmen kuat. “Bagi kami, kegiatan pameran
dan festival anggaran hingga pencanangan komitmen menuju OGP, adalah
sebuah terobosan yang konstruktif. Ini bisa menjadi inspirasi bagi
daerah lainnya,” kata dia.
PERLU SINERGI
Bupati Yoyok Riyo Sudibyo secara lugas
mengkritisi beberapa tradisi pengelolaan anggaran yang dianggap tak
efektif. Pertama, dia tak menampik aspirasi masyarakat terkait belum
efektifnya pola musrenbang. Sebagaimana diakui peserta seminar,
perencanaan pembangunan model bottom up ini masih mengindikasikan terjadinya missing link,
terutama masih banyaknya aspirasi bawah yang hilang ketika sampai ke
penetapan anggaran. “Gambaran tentang pengelolaan anggaran saya pikir
simpel. Setelah dipelajari, ternyata rumit dan mbulet,” ucapnya.
Ke dua, Bupati pun sedikit menyentil
tahapan pembahasan anggaran dari tingkat SKPD sampai ke DPRD, yang
dianggap sangat panjang dan melelahkan. Anggaran yang diajukan TAPD
misalnya, harus melewati tahapan dari nota keuangan, pemandangan umum,
jawaban Bupati, Banggar I, pembahasan komisi, sampai Banggar II.
“Mungkin njlimet. Tetapi yang terpikirkan dalam benak saya
hanya dua. Pertama, semisal semua tahapan pembahasan yang panjang itu
bisa dilihat langsung oleh masyarakat, kira-kira seperti apa. Kedua,
sejatinya proses panjang itu tidaklah sulit, karena yang sulit justru
komitmen kita,” terang Bupati.
Direktur TII, Ilham B Sinoang, pun tak
sungkan memberikan apresiasi atas apa yang digagas oleh Pemkab Batang.
Namun demikian, sebagaimana disampaikan Bupati, maka yang terpenting
menurutnya adalah makna dan kelanjutannya. “Apa sebetulnya substansi
dari kegiatan ini, tak lain adalah komitmen untuk terbuka, yang antara
lain diwujudkan melalui pameran dan festival anggaran,” katanya.
Kalau bagi pemda, festival anggaran bisa
dimaknai dalam konteks tantangan untuk menyiapkan segalanya menuju
pemerintahan yang terbuka, bagi masyarakat even ini justru menjadi
momentum untuk ikut mengontrol jalannya pemerintahan agar tak sekadar
lipstik. “Komitmen ini tak mungkin dikerjakan sendiri oleh Pemkab. Sebab
meski tetap bisa berjalan, kondisinya tetap timpang. Maka harus ada
sinergi antara eksekutif, legislatif, dan masyarakat,” jelasnya.
Ketua BPK RI Perwakilan Jawa Tengah,
Bambang Adiputranta meminta pemerintah daerah untuk tak sungkan, apalagi
takut terhadap BPK. Justru lembaganya berfungsi memberikan kredibilitas
atas penyelenggaraan negara, baik menyangkut aspek keuangan, kinerja,
maupun tujuan tertentu. “Kami justru berharap agar ada sinergi antara
kami dengan pemda. Ini bisa diwujudkan antara lain melalui pemaduan
sistem informasi di pemda dengan sistem audit di BPK melalui sistem
e-audit,” ujarnya.
Secara pribadi, Bambang pun menyampaikan
selamat kepada Bupati dan jajarannya, yang telah memelopori sebuah even
transparansi pertama di Indonesia. “Kami apresiatif. Festival anggaran
bisa menjadi virus, tetapi tentu saja virus kebaikan,” imbuhnya.
0 komentar: